Waserawi hingga Wariori Terancam, Andreas Kantongi Nama Diduga Bos Tambang Emas Ilegal

Manokwari, Papua Barat — Aktivitas pertambangan emas yang diduga ilegal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, kembali menjadi sorotan.

Penggunaan alat berat jenis excavator di sejumlah lokasi di Distrik Masni diduga mengoyak kawasan hutan dan mengubah aliran sungai menjadi arena perburuan emas.

Read Also

2 week ago

Border Trade Fair 2026 Resmi Ditutup, Polda Papua Dukung Penguatan Ekonomi dan Kerja Sama Perbatasan Indonesia – PNG

37 Redaksi

Di tengah ambisi mengejar butiran logam berharga, kelestarian alam menghadapi ancaman yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Sejumlah lokasi yang disebut menjadi titik aktivitas pertambangan tersebut meliputi Sungai Waserawi, Wariori, Kali Kasi, dan Kali Setop di wilayah Distrik Masni.

Kawasan sungai yang semestinya menopang kehidupan masyarakat kini disorot karena dugaan pengerukan menggunakan alat berat.

Read Also

1 week ago

Sambut HUT Humas Polri Ke-75, Polres Sarmi Gelar Bakti Sosial Bersihkan Pasar Sentral Marena

34 Redaksi

Jika aktivitas tersebut berlangsung tanpa izin dan pengawasan yang memadai, dampaknya berpotensi merusak lingkungan serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam.

Penggunaan excavator dalam kegiatan pertambangan menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas operasi, pengelolaan lingkungan, dan pengawasan pemerintah.

Alat berat mampu mengubah bentang alam dalam waktu singkat, sementara pemulihan hutan dan sungai yang rusak dapat membutuhkan waktu panjang.

Alam mungkin menyimpan kekayaan mineral, tetapi kekayaan itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan lingkungan.

Andreas, yang mengaku melakukan investigasi lapangan, menyatakan telah mengantongi sejumlah nama yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas tersebut.

Menurut dia, beberapa orang yang masuk dalam catatannya saat ini diduga bekerja atau beraktivitas di sejumlah titik pertambangan. Namun, identitas, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak masih perlu diverifikasi melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

“Diduga mereka adalah bos mafia tambang, kami sudah kumpul nama-nama mereka dan siap kami laporkan. Jika laporan kami tidak ditindaklanjuti, kami bawa laporan ke Mabes Polri,” kata Andreas. Jumat. (16/10/2026)

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa ia berencana menempuh jalur hukum untuk meminta aparat memeriksa dugaan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah itu.

Rencana pelaporan tersebut tidak berhenti pada pencatatan nama, tetapi juga akan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti dokumentasi aktivitas di lapangan, lokasi operasi, penggunaan alat berat, serta informasi mengenai pihak yang mengendalikan kegiatan.

Di sisi lain, aparat penegak hukum dan instansi yang berwenang perlu menelusuri legalitas kegiatan pertambangan di titik-titik yang dilaporkan. Pemeriksaan dapat mencakup dokumen perizinan, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, serta asal-usul dan penggunaan alat berat.

Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus berjalan sesuai hukum tanpa membedakan siapa pun yang terlibat.
Persoalan ini juga menyangkut hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang aman dan lestari.

Sungai bukan sekadar jalur air yang membelah tanah; sungai merupakan bagian dari ruang hidup, sumber penghidupan, dan warisan bagi generasi berikutnya.

Kerusakan pada kawasan hulu maupun badan sungai dapat membawa konsekuensi yang lebih luas, sehingga kondisi lingkungan di lokasi-lokasi tersebut perlu diperiksa secara langsung oleh pihak berwenang.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah konkret pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan instansi teknis terkait. Penanganan yang transparan diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan di Waserawi, Wariori, Kali Kasi, dan Kali Setop memiliki izin serta memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

Apabila laporan resmi masuk, masyarakat juga berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganannya sesuai prosedur hukum.

Pada akhirnya, kilau emas tidak boleh membutakan mata terhadap luka yang mungkin ditinggalkannya. Hutan yang tumbang dan sungai yang terkoyak bukan sekadar pemandangan yang berubah, melainkan peringatan bahwa kekayaan alam memiliki batas dan tanggung jawab harus berjalan beriringan dengan pemanfaatannya.

Andreas menyatakan siap membawa persoalan ini ke Mabes Polri jika laporannya tidak ditindaklanjuti.

Publik kini menanti pemeriksaan yang objektif, penegakan hukum yang konsisten, serta langkah nyata untuk melindungi lingkungan Manokwari dari kerusakan yang lebih luas.(team)